NAMA : INNE HANANDITA SUPRIYANTO
NPM : 23215385
KELAS : 1EB17
FAKULTAS/JURUSAN : EKONOMI / S-1 AKUNTANSI
TUGAS : KE-1 PEREKONOMIAN INDONESIA (#Softskill)
SISTEM
EKONOMI INDONESIA
*
PENGERTIAN
SISTEM
Sebuah sistem pada dasarnya
adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai subjek (atau objek)
serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek
pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat ,untuk suatu
sistem sosial atau sistem kemasyarakatan ; makhluk hidup dan benda alam, untuk
suatu sistem kehidupan atau sistem lingkungan; barang atau alat, untuk suatu sistem
peralatan; data, catatan, atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi;
atau bahkan kombinasi dari subjek objek tersebut.
Kehadiran subjek-subjek(atau
objek-objek) semata belumlah cukup untuk membentuk sebuah sistem. Itu baru
merupakan himpunan subjek atau himpunan objek. Himpunan subjek atau himpunan
objek tadi baru membentuk sebuah sistem jika lengkap dengan perangkat
kelembagaan yang mengatur dabn menjalin tentang bagaimana subjek/objek yang ada
bekerja, berhubungan dan berjalan atau dijalankan . perangkat kelembagaan
dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek(objek) itu berhubungan, cara
kerja dan mekanisme yang menjalin hubunga subjek(objek) tadi, serta kaidah atau
norma yang mengatur hubungan subjek(objek) tersebut agar serasi.
Setiap sistem jika diurai
lebih rinci pada dasarnya selalu mempunyai atau dapat dipilah menjadi beberapa
subsistem, yakni sistem-sistem lebih kecil yang merupakan bagian dari dirinya .
sebaliknhya, setiap sistem pada hakekatnya senantiasa merupakan bagian dari sebuah
suprasistem, yakni sebuah sistem lebih besar kemana ia (bersama dengan beberapa
sistem lain) menginduk. Selanjutnya perlu disadari, seringkali suatu sistem
(tidak bisa) berdiri sendiri. Melainkan terkait dengan sistem lain. Pola
keterkaitan antar sistem sangat bervariasi. Bisa karena subjek atau objek yang
membentuk kedua sistem itu sama. Bisa karena lembaga atau wadah dimana kedua
sistem itu berbentuk sama. Bisa pula karena kaidah untuk sistem yang satu juga
berlaku sebagai kaidah di dalam sistem yang lain.
*
SISTEM
EKONOMI DAN SISTEM POLITIK
Sistem
ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin
hubungan ekonomi angtar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu
tatanan kehidupan.
Suatu sistem ekonomi
tidaklah berdiri sendiri ia berkaitan dengan falsafah , pandangan dan pola
hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekomomi sesungguhnya
merupakan salah satu unsure saja dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat.
Ia merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat di suatu
Negara. Oleh karenanya, bukanlah hal yang mengherankan apabila dalam perjalanan
atau penerapan suatu sistem ekonomi tertentu di sebuah Negara terjadi benturan,
konflik atau bahkan tentangan. Pelaksaaan suatu sistem ekonomi tertentu di
sebuah Negara akan berjalan mulus jika [jika dan hanya jika] lingkungan
kelembagaan masyarakatnya mendukung.
Sistem ekonomi suatu Negara
dikatakan bersifat khas, sehingga bisa dibedakan dari sitem ekonomi yang
berlaku atau diterapkan di negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan
seperti:
1.
Sitem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2.
Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk
menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
3.
Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan
kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
Sistem
Politik
Dalam perspektif sistem,
sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan
sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu
unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang
relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari
perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan
pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara
berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara
berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu
aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan
bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka
sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga
politik, dan perilaku politik.
Model sistem politik yang
paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang
mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini
masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah
oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian
oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam
perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk
menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.
Namun dengan mengingat
Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari
kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan
ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik
yang otoriter.
*
KAPITALISME
DAN SOSIALISME
Sistem
ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber
daya ekonomi atau factor produksi. Setidak-tidaknya , terdapat keleluasaan yang
sangat longgar bagi orang perorangan dalam atau untuk memiliki sumber daya.
Kompetisi antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidup , persaingan anatr badan
usaha dalam mengejar keuntungan sangat dihargai.
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF
SISTEM EKONOMI KAPITALIS
Dampak positif :
1) Mendorong aktifitas ekonomi secara signifikan.
2) Persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional.
3) Mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai prestasi terbaik.
Dampak negatif :
1) Penumpukan harta.
2) Individualisme.
3) Distorsi pada nilai-nilai moral.
4) Pertentangan antar kelas.
Dampak positif :
1) Mendorong aktifitas ekonomi secara signifikan.
2) Persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional.
3) Mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai prestasi terbaik.
Dampak negatif :
1) Penumpukan harta.
2) Individualisme.
3) Distorsi pada nilai-nilai moral.
4) Pertentangan antar kelas.
Sistem
ekonomi sosialis adalah sebaliknya. sumber daya ekonomi atau
factor produksi di klaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada
kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan
yang diterimakan pada orang perorangan didasarkan pada kebutuhannya. Bukan
berdasarkan jasa yang dicurahkan. Prinsip “keadilan” yang dianut oleh sistem
ekonomi sosialis adalah “setiap orang menerima imbalan yang sama”.kadar campur
tangan pemerintah sangat tinggi. Justru pemerintahlah yang menentukan dan
merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi. What (apa yang harus diproduksi),
How (bagaimana memproduksinya),For whom(untuk siapa diproduksi).
Di antara kedua ekstrem
sistem ekonomi tersebut. Terdapat sebuah sistem lain yang merupakan “campuran”
antara keduanya, dengan berbagai variasi kadar dominasinya, dan juga dengan
berbagai variasi nama atau istilahnya. Sistem ekonomi campuran pada umumnya
diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga.
Beberapa diantaranya cukup konsisten meramu resep campurannya; dalam arti kadar
kapitalismenya lebih tinggi (contonhya Filipina). Atau bobot sosialismenya senantiasa
lebih besar (misalnya india). Banyak pula negara berkembang yang goyah meramu
campuran kedua sistem ini. Sistem ekonomi campuran yang diterapkannnya ibarat
pendulum (bandul jam dinding); kadang-kadang condong kapitalistik, sementara
dilain waktu cenderung sosialistik, mengikuti rejim pemerintah yang sedang
berkuasa.
*
PERSAINGAN
TERKENDALI
Ditinjau berdasarkan sistem
pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tidak terdapat
alasan untuk menyatakan bahwa sitem ekonomi kita adalah kapitalistik. Sama
halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem
ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor
produksi; kecuali untuk sumber daya, sumber daya yang menguasai hajat hidup
orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini, sebagaimana diketahui bersama,
diatur dengan tegas oleh pasal 33 UD 1945. Jadi, secara konstitusional , sistem
ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. S
ehubungan dengan persaingan
antar badan usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk
memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tak sehat
dalam pasar barang tertentu yang sudah jenuh, pemerintah mengendalikannya
dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha; termasuk juga prioritas lokasi
usaha. Pengendalian dimaksud misalnya ialah dengan mengumumkan Daftar Negatif
Investasi (DNI).
*
KADAR
KAPITALISME DAN SOSIALISME
Unsur-unsur kapitalisme dan
sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk
melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” ini mewarnai perekonomian,
seseorang bisa melihatnya dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan
faktual structural, yakni menelaah peranan pemerintah atau negara dalam
struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah , yakni dengan
menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.
Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan
pendekatan faktual- struktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang
berumuskan:
Y
= C + I + G + (X – M)
Dengan formula ini berarti
produk atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunanaan atau sector
pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional
dengan pendekatan pengeluaran. Variable C melambangkan konsumsi masyarakat,
mewakili sektor orang perorangan atau rumah tangga.variabel I melambangkan
pengeluaran investasi perusahaan-perusahaan, mewakili sektor usaha swasta.
Sektor pemerintah diwakili oleh variable G yang melambangkan pengeluaran
konsumsi pemerintah. Adapun X dan M masing-masing melambangkan ekspor dan
impor, mewakili sektor perdagangan luar negeri negara yang bersangkutan.
Sistem ekonomi campuran
dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk
mengelola perekonomian indonesia. Walaupun demikian, akhir-akhir ini kita dapat
menyaksikan dan merasakan betapa perekonomian Indonesia semakin bersifat
liberal dan kapitalistik. Terdapat cukup bukti untuk menunjukan kadar
kapitalisme yang semakin tebal. Derasnya arus globalisasi bersamaan dengan
bubarnya sejumlah negara komunis utama yang bersistem ekonomi sosialisme, telah
menggiring Indonesia terseret arus kapitalisme. Apakah bangsa dan masyarakat
kita pada akhirnya akan dapat menerima sistem ekonomi kapitalisme yang kian
menggejala sekarang ini, sejarahlah kelak yang akan menjawabnya.
SUMBER :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar